Sources
Kompas.comMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mau merespons soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri (Wamen) melakukan rangkap jabatan. Erick yang ditemui di sela-sela peluncuran Program Rasa Rempah Indonesia di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) https://t.co/KPWXwmCAmB
Punch NewspapersThe Oyo State Government has cautioned Justices of the Peace to remain impartial in handling minor disputes in their communities and to refrain from interfering in criminal matters beyond their jurisdiction. https://t.co/2Mjuypb47S
Kompas.comMahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali bahwa wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. | #MahkamahKonstitusi #RangkapJabatan #WakilMenteri https://t.co/3eeim7KX7j
Additional media







